Perbekel Sanayasa Kedepankan Transparansi Anggaran

TABANAN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Alokasinya harus ditunjukkan secara transparan pada publik, warga desa setempat untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif melalui partisipasi warga. Demikian dikatakan Perbekel Desa Dauh Peken Tabanan I Komang Sanayasa, Rabu (1/3/2017).

“Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya mengelola dana desa secara transparan dan rasional, tidak main akal-akalan dalam pelaporan keuangan. “Ini bukan semata karena takut dengan pihak BPK dan Inspektorat tetapi yang lebih penting, bagaimana pembangunan di desa berjalan sejalan dengan aspirasi masyarakat” Imbuhnya.

Menurut Sanayasa sejak perencanaan telah melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Hal itu kemudian disosialisasikan dengan memasang banner di pajang di tempat strategis sehingga masyarakat mendapat informasi yang akurat. “Kami tidak mau masyarakat hanya mengira-ngira, semua harus transparan dan akuntabel” Jelas Sanayasa.

Dengan pola perencanaan pembangunan berbasih partisipasi masyarakat, Sanayasa yakin laju pembangunan desa akan lebih terarah sesuai dengan aspirasi yang ada di bawah. Bukan hanya aparat desa yang mengelola anggaran, namun masyarakat berhak dan wajib kut mengawasi. “Ini zaman reformasi, masyarakat harus punya akses, itu yang penting. Mereka bisa menilai dan mengontrol. Selama ini sering terjadi, tidak jelas ke mana anggaran pembangunan itu,” katanya.

Alokasi anggaran Dana Desa ADD Desa Dauh Peken sebesar 1,86 Milyar untuk tahun 2017 prioritas utama titik beratnya pada pembangunan insfrastruktur seperti perbaikan gang (pavingisasi) kurang lebih 25 gang, dengan anggaran masing-masing 100 juta lebih. “Sedangkan alokasi lainnya sudah digambarkan dalam grafis yang kami pasang” Imbuhnya

Di bidang ekonomi khususnya BUMDes, ia mengaku masih baru mulai dimana usaha desa itu mengajak peran serta masyarakat untuk bergerak dalam unit-unit usaha. “Saat ini baru ada inti yakni pengelolaan panganan Hindu yaitu membuat jaje Begina, Kedepan kami telah siapkan beragam unit pendukung usaha lainnya” Paparnya

Desa Dauh Peken memiliki jumlah KK sekitar 3.525 dengan penduduk kurang lebih 13.600 lebih di 6 Banjar Dinas yaitu Jambe Belodan, Dauh Pala, Dukuh, Tegal Baleran, Tegal Belodan dan Tunggal Sari dengan luas wilayah luas wilayah 449 hektar. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Perbekel dan Sekdes didampingi oleh 3 Kasi, 3 Kaur dan 6 Kaur Kewilayahan serta 2 staf yang siap melayani dengan hati, bahkan pelayanan bersifat umum selama 24 jam.

Sebagai desa penyangga kota, Sanayasa melihat ada masalah  kendala di bidang kependudukan dimana penduduk sementara sangat besar. Dalam hal ini pihak desa melakukan antisipasi dengan regulasi yang ada dimana pendudukan sementara itu wajib lapor ke Kelian.

Berbicara kendala yang dihadapi dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Sanayasa tidak menampik masih terkendala SDM. “Undang-undang tentang Desa sejatinya membawa harapan akan terjadinya perubahan orientasi pembangunan, membangun dari desa. Namun SDM kami masih ber paradigma lama sehingga diperlukan proses serius, sehingga nantinya roh pelaksanaan otonomi desa berjalan sesuai harapan” Pungkas Sanayasa. (*/P).

Komentar