Opini WTP Harga Mati

TABANAN - Meraih opini WTP untuk Kabupeten Tabanan adalah harga mati. Hal ini menjadi komitmen bersama seluruh stakeholder daerah. “Guna mempertahankan WTP itu, tahun 2016 lalu seluruh pimpinan SKPD, telah menandatangani Pakta Integritas” Ujar Gede Urip Gunawan, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tabanan, Selasa (17/1/2017).

Karenanya, untuk pertanggung-jawaban laporan keuangan tahun 2016 masih pada pimpinan SKPD yang lama. “Mutasi Desember lalu tidak berpengaruh pada tanggung jawab laporan keuangan. Dalam Pakta Integritas disebutkan bahwa pimpinan SKPD akan menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, dan mereka bertanggung jawab sampai selesainya pemeriksaan atas LKPD tahun 2016” Jelas Urip.

Artinya, kalau ada pimpinan SKPD terkena mutasi ke OPD baru, ia tetap harus bertanggung jawab pada SKPD saat ia menjabat tahun 2016 termasuk mereka yang sudah pensiun. “Kami optimis pada akhir Januari 2017 ini masing-masing SKPD telah menyelesaikan LKPD” Harap Urip.

Ia mengakui ada  sedikit kerumitan karena adanya mutasi. Pasalnya pergeseran ada di semua lini, artinya di tingkat kepala bergeser, begitu juga dibawahnya.

Dikatakan, ada beberapa titik krusial diantaranya karena adanya OPD baru sehingga personil juga bergeser. Yang berikutnya adalah tentang asset. Dalam hal ini sudah disikapi kalau asset SKPD tidak boleh bergeser sampai 31 Desember 2016. Namun jika terjadi pergeseran asset setelah 31 Desember, laporan assetnya tetap di SKPD lama. Dalam pemeriksaan nantinya akan diberi catatan adanya pergeseran dari SKPD mana ke OPD mana. “Setelah diinventaris, asset pasti ada pergeseran atau pertambahan. Ini nantinya yang dijelaskan dalam catatan LKPD 2016” Jelasnya.

Untuk diketahui, dalam LKPD ada 7 item penting. Yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Equitas, Saldo Anggaran Lebih, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Perubahan Equitas. Untuk LKPD Kabupaten Tabanan saat ini secara fungsional telah selesai dan telah diketahui saldo kas pada akhir tahun 2016.

Urip mengakui untuk LKPD tahun 2016 cukup berat karena ada perubahan dari berbasis kas menjadi akrual. “Kami masih menukan permasalahan dalam perhitungan asset di laporan keuangan dengan asset yang tercatat di SKPD belum sinkron. Kami saat ini tengah melakukan sinkronisasi. Astungkara  akhir Januari 2017 semua klir” Pungkas Urip.

Sinkronisasi asset di neraca itu sangat penting dan harus valid karena basis data asset untuk LKPD tahun 2017 nanti adalah asset yang valid (audited).

Tentang kondisi umum LKPD Kabupaten Tabanan tahun 2016, Urip optimis lebih baik dari tahun 2015. Hal itu didasari adanya komitmen bersama sejak 2013 dan berperannya OPD Inspektorat secara optimal. Artinya Inspektorat bukan hanya statis melakukan pemeriksaan semata, namun secara dinamis berfungsi melakukan konsultasi, pembinaan dan pengawasan dan fungsi pembelajaran. “Jadi kalau ada yang tidak mengerti kami wajib memberitahu, membina, dan memberikan pelatihan” Paparnya.

Bicara tentang tantangan yang berat pada tahun berijutnya, Urip menjelaskan ada 2 titik krusial, yaitu mengenai APBDes dan Dana Pedidikan. Mengapa APBDes menjadi krusial karena sekitar 96 milyar Dana Desa (9 persen dari APBD Kabupaten), dengan SDM yang rata-rata belum siap di seluruh desa. “Kalau laporan APBdes ini gagal bisa berpengaruh pada opini karena lebih dari toleransi 5 persen” jelasnya.

Demikian halnya dengan dana pendidikan. Yang membuat Dana Pendidikan juga rumit karena uang yang dikelola sekolah baik itu yang didapat dari pemerintah seperti APBD, BKK, atau DAU dan uang yang diperoleh dari sumbangan, pendapatan sekolah dan sebagainya. Dalam hal ini sekolah wajib melaporkan semua kegiatan terkait keuangan ke Pemkab. Dimana hal itu menjadi bagian dari LKPD, sehingga perlu pengawasan ekstra, agar pelaporannya benar. ”Kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah” tegasnya.

Urip yakin jika semua stakeholder mengikuti SOP yang ada opini WTP bisa dipertahankan. “Tagline kami, Menemukan Masalah, Memberi Solusi” Tutupnya. (*/P)

 

 

Komentar