Kualitas Manggis Tabanan Diakui Dunia

PUPUAN - Tabanan patut berbangga  karena selain dijuluki lumbung berasnya Bali, kini Tabanan menjadi penghasil Manggis terdepan dan kualitasnya diakui bukan saja di Indonesia namun juga di pasar dunia. Dalam beberapa tahun belakangan Manggis merupakan salah satu komoditas buah Indonesia sebagai primadona ekspor untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Ekspor Manggis yang dikenal pula dengan sebutan Queen of the Tropical Fruits di tahun 2012 mencapai 400 ton dengan tujuan Beijing dan Guangzhou dan Abu Dhabi di Timur Tengah. Cina masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar.

Diungkapkan salah seorang petani Manggis yang juga sebagai eksportir asal Desa Padangan Kecamatan Pupuan, Jero Putu Tesan, tembusnya pasar ekspor membawa berkah bagi petani. Sebelum bisa menembus ekspor, rata-rata harga manggis hanya berkisar antara 3 ribu sampai 4 ribuan rupiah per kilogramnya, namun saat ini untuk pasar lokal harganya paling murah 8 ribu rupiah per kilonya.

Meski pasar ekspor terbuka luas namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantara yang paling sulit adalah politik perdagangan antar negara. Jero Tesa mencontohkan ketika sekitar Oktober tahun 2012 lalu, sebanyak 1,2 ton lebih buah manggis yang diekspor dari Bali ditolak di China dengan alasan kandungan cadmium mencapai 0,065 mg per kilogram (kg). Konon kadar ini melebihi standar batas maksimal yang ditentukan di negeri Tirai Bambu itu sebesar  0,05 mg.

"Sampai saat ini manggis asal Bali itu masih ditahan dan tidak bisa beredar di China karena kelebihan kandungan cadmium. Kabarnya keputusan Cina masih menunggu sampai Juli 2013 mendatang," kata Jero Tesan yang juga alumnus STISIP Margarana Tabanan.

Penolakan Cina ini dalam pandangannya lebih kepada keputusan yang sarat kebijakan politik perdagangan antar negara. Hal itu terbukti, karena pihaknya bisa mengirim manggis lewat perusahaan Malaysia tanpa ada masalah.

“Malaysia justru bisa mengirim manggis kita ke Cina” Jelasnya, Kamis (21/3/2013).

Lebih jauh suami Jero Ketut Suartini menerangkan, jika pemerintah bisa memfasilitasi untuk melakukan diplomasi pertanian, petani Tabanan berharap bisa mengambil bagian untuk pasar ekspor dengan melakukan pengiriman langsung dari Denpasar sehingga lebih menguntungkan petani. Jika memakai pola ekspor saat ini dimana ikut eksportir dari Bandung, harus terbeban tambahan biaya angkut sebesar 3 ribu per kilogramnya. Jumlah yang cukup fantastis bisa mencapai 1,2 milyar hanya untuk tambahan biaya angkut yang seharusnya bisa diminimalisasi jika langsung dikirim dari Denpasar.

“Kita mengalami kendala di Balai Karantina Denpasar yang belum meloloskan produk kita” Jelas bapak 2 putra, 2 putra Putu Gede Edi Candra Astika dan Gede Made Arif Purwa Adi.

Dalam hal ini, pihaknya berharap, pemerintah daerah membantu untuk melakukan negosiasi dengan pihak terkait khususnya dengan pihak Balai Karantina Denpasar untuk menetapkan standar yang sama dengan Balai Karantina di Bandung.

“Produk kami telah tersertifikasi internasional dan kami siap melakukan perbaikan seperti yang disyaratkan” Tandasnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pertanian Tabanan Nyoman Budana menduga ketatnya aturan ekspor produk pertanian khusunya atas penolakan negri Cina itu karena pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) no. 60 tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 60 tahun 2012 tentang pintu masuk impor produk hortikultura. Kedua peraturan menteri itu pada dasarnya bertujuan  melindungi produk hortikultura dalam negeri dan mengatur kuota impor produk hortikultura.

“Kedua peraturan itu adalah dalam rangka melindungi produk kita. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing produk kita agar dengan peluang yang ada dari pemberlakuan peraturan itu, produk kita mampu menjadi tuan di wilayah kita, tetapi juga berjaya di pasar global,” ujar Nyoman Budana. Pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai lobi untuk melindungi kepentingan para petani. Pihaknya intens melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat agar bernegosiasi dengan negara tujuan ekspor. (*)

 

 

Komentar