Diskusi Publik DPD RI A.A. Ngurah Oka Ratmadi : Bahas Sinergitas Koperasi dan BUMDes

TABANAN - USULAN Komite IV DPD RI agar koperasi dan BUMDes di Bali bisa bersinergi di Provinsi Bali dibahas dalam diskusi yang digelar oleh Anggota Komite IV DPD RI dapil Bali, A.A. Ngurah Oka Ratmadi, SH., yang melibatkan Praktisi, Akademisi, Pelaku Usaha dan mahasiswa di Bali. Lewat diskusi kali ini BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa juga bisa berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. “Sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Lewat peran BUMDes itu akselerator perekonomian desa diharapkan tercipta peluang usaha dan lapangan kerja baru, warga juga makin banyak kegiatan usaha, punya pendapatan jelas, pengangguran berkurang drastis dan kesejahteraan desa akan meningkat pesat,” tegas A.A. Ngurah Oka Ratmadi usai membuka Diskusi Usulan Komite IV DPD RI di Warung Bucu Tabanan, Minggu (18/10).

Dijelaskan Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Cok Rat ini, sinergitas antara Koperasi dengan BUMDes sangat mudah terwujud. Mengingat di desa-desa di Bali sudah banyak berdiri koperasi. Namun dasar hukum dan keanggotaan antara BUMDes dengan Koperasi berbeda. Karena BUMDes merujuk pada UU Pemerintahan Desa dan UU Desa, sedangkan Koperasi mengacu UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Selain itu keanggotaan BUMDes lebih luas dan kolektif, sedangkan Koperasi berbasis anggota. “Koperasi itu lebih menekankan konsep kepemilikan dan integrasi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadinya jika disinergikan dengan BUMDes bisa macam-macam usaha dikelola dan dipasarkan bersama Koperasi, sehingga makin berperan besar,” kata Mantan Ketua DPRD Bali ini.

Melihat pentingnya sinergi tersebut antara tujuan BUMDes dan Koperasi, maka Komite IV DPD RI memandang perlu adanya pengaturan dan pengkajian, karena BUMDes juga masih memiliki kelemahan dan jika semua desa dibentuk BUMDes maka seperti apa nantinya nasib koperasi pasca kelahiran BUMDes. “Jangan sampai antara BUMDes dan Koperasi saling melemahkan. Oleh karena itu Desa Dinas diharapkan bisa berperan lebih besar agar BUMDes bisa bersinergilah. Jika sama-sama menguntungkan itu yang harus dikuatkan dan disinkronkan,” harap Penglingsir Puri Satria ini.

Untuk itu Komite IV DPD RI mendorong BUMDes ini segera dijalankan di setiap Desa yang dibentuk diseluruh Bali. Fasilitas BUMDes ini harus bisa dimamfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa yang dikolaborasi dengan koperasi yang ada di desa. “Jangan sampai ada uang di BUMDes, tapi jika uangnya habis nanti malah bubar. Oleh karena itu potensi yang ada di pedesaan nantinya dikelola setiap desa untuk dikembangkan. Misalnya Desa Pejaten Tabanan yang mengembangkan potensi usaha genteng bisa dibuatkan BUMDes yang mengelola usaha dan pemasaran genteng dan bisa dibuatkan sinergi dengan koperasi di desa setempat,” terangnya.

Diskusi juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Praktisi dan Peneliti UMK I Wayan Suryagama, Amd.T.K., Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa IGN. Agung Putradyana, ST. dan Pengelola Koperasi KSP Dana Kita I Wayan Sarwa. (***/adv)

 

Komentar