MMDP Sosialisasikan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan

TABANAN - PERSAMAAN kedudukan dalam keluarga, serta hak dalam perkawinan dan perceraian bagi wanita Bali menjadi permasalahan yang belum  terselesaikan secara adil, walaupun konferensi wanita sedunia II di Conpenhagen (1980) berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (cedaw), yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7/1984,  dan juga diatur dengan UU 39/1999 tentang HAM,  UU 23/2004 tentang PDKRT, UU 1/1974 tentang Perkawinan. Keberadaan perundang-undangan tersebut belum efektif memberikan kesadaran hukum pada kaum laki-laki, karena tekanan faktor budaya, adat yang dikonstruksi tidak berbasis gender khususnya terkait kedudukan wanita bali dalam keluarga dan pewarisan.

Demikian terungkap dalam sosialisasi yang digelar Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) Kabupaten Tabanan, Selasa (20/10) di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan.

Dalam sosialisasi yang dibuka Ketua MMDP Wayan Tontra mengemuka kalau wanita Bali dalam keluarga dan hak warisan masyarakat Hindi menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis laki-laki), sehingga menyebabkan keturunan berstatus laki-laki (purusa) yang dipandang berhak melaksanakan swadharma (tanggungjawab) keluarga, baik dalam hubungan parhyangan, pawongan (manyama braya), dan palemahan (pengelolaan tanah warisan sbg harta kekayaan). “Ini berimplikasi ahliwaris laki-laki yang hanya memiliki hak untuk harta warisan” Kata salah seorang nara sumber Gede Nurjaya.

Dijelaskan keturunan berstatus wanita (predana) dipandang tidak berhak melaksanakan swadharma keluarga, sehingga kedudukan dalam keluarga disamakan dengan meninggalkan tanggungjawab keluarga (ninggal kedaton) yang implikasinya ahliwaris wanita tidak mendapatkan hak harta warisan.

Menyikapi hal ini Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali melalui Keputusan Pesamuan Agung III MDP Bali tahun 2010 memandang perlu dan penting memutuskan mengenai kedudukan suami dan istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya. “Perlu adanya derivasi ke dalam awig-awig dan pararem” Jelas Nurjaya.

Dalam hal ini pula para fungsionaris adat perlu mendorong masyarakat adatnya sendiri secara berkelanjutan, untuk membangunkan kesadaran dalam memberikan hak warisan secara adil kepada keturunannya sebagai bekal hidup. (Put/***)

Komentar