Batas Akhir Pembayaran PBB Ditunda sampai 30 Oktober 2013 : Jalin Kerjasama dengan LPD

TABANAN – Menyikapi keluhan masyarakat tentang mempetnya waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Dispenda Kabupaten Tabanan mengambil kebijakan untuk menunda tanggal jatuh tempo pembayaran PBB daritanggal  30 Agustus 2013 menjadi 31 Oktober 2013. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Tabanan, Drs. I Nyoman Sudarma M.Si, penundaan tersebut tertuang dalam Surat 973/3299/Dipenda, tanggal 22 Agustus 2013. “Kami tentu merespon situasi yang terjadi di lapangan” Ujar Mantan Camat Kerambitan ini, Rabu (4/9/2013). Kepada Jaya Pos ia mengakui, sejak PBB dialihkan sepenuhnya menjadi pajak daerah tentu mengamalami kendala baik dari sisi sistem maupun SDM. Namun demikian animo dan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, terutama dalam pendaftaran objek pajak baru, mutasi dan pembetulan SPPT bermasalah yang jumlah keseluruhannya rata-rata 80 objek pajak perhari. “Ini menimbulkan suatu kendala tersendiri. Kami mohon maaf dan terus melakukan pembenahan di tengah-tengah keterbatasan ruangan pelayanan dan jumlah personil yang menangani sehingga pelayanan PBB dirasakan belum bisa dilaksanakan secara optimal” Ujar pria asal Marga ini.

Ditanya tentang kendala yang dihadapi, Ia memaparkan kendala pasti ada. Diantaranya adanya data tunggakan PBB yang tidak akuntabel dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan bukti penyetoran asli ke bank Persepsi tetapi masih dinyatakan sebagai tunggakan pada basis data yang diserahkan Kantor Pajak Pratama (KPP). Demikian juga berkurangnya jumlah Bank Persepsi yang dijadikan mitra kerja dalam pembayaran PBB. Sebelumnya, kata Sudarma,  pusat bekerjasama membuka pembayaran PBB menggandeng sekitar 7 (tujuh) Bank Persepsi seperti Bank BPD Bali, BCA, BII, BUKOPIN, Mandiri, BNI, dan Bumi Putera. “Seperti kabupaten lain, Tabanan hanya bekerjasama dengan Bank BPD Bali saja sehingga tempat pembayaran tersebut selalu dipenuhi oleh wajib pajak setiap hari. Karenanya kami telah menjajaki kerja sama dengan LPD khususnya yang sudah menerapkan sistem online. ” Jelasnya.

Kendala lainnya, adanya data objek pajak ganda yang menghasilkan potensi penerimaan PBB  dan data piutang PBB semu sehingga salah satunya perlu dihapuskan. Adanya data objek/subjek pajak fiktif  (tidak ada objek/tanahnya) sehingga menghasilkan data piutang fiktif dan perlu dibatalkan. Demikian halnya masih cukup banyak tanah yang telah dijadikan fasilitas umum tetapi masih dikenakan pajak atas nama pemilik sebelumnya sehingga perlu diubah statusnya menjadi fasilitas umum, tanah-tanah milik perorangan yang SPPTnya  tidak bisa diterbitkan karena dinyatakan sebagai fasilitas umum dalam basis data yang diserahkan sehingga perlu diteliti dan dikaji ulang kembali. Bukan hanya itu, banyak tanah-tanah milik pemerintah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tetapi SPPTnya diterbitkan dan dinyatakan terutang PBB bukan dinyatakan sebagai fasilitas umum sehingga statusnya perlu diubah menjadi fasilitas umum dan tidak dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan lain banyak terjadi di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur, Selemadeg dan Selemadeg Barat dimana masih banyak data-data PBB yang tidak dilengkapi dengan Peta atau Peta Bloknya masih bermasalah sehingga menyulitkan petugas dalam memberikan informasi guna kepentingan pelayanan.

Ditanya tentang realisasi penerimaan PBB, Sudarma menjelaskan sampai dengan 31 Agustus 2013 baru tercapai sekitar 56 persen atau setara dengan Rp.6.5 Milyar lebih. (***)

Komentar